Lagi punya keresahan: Homeless media berbasis musik yang minta bayaran atau menawarkan jasa untuk naikin press release makin banyak.
Gejalanya menyeramkan, tapi kayaknya mesti mulai diomongin.
Apakah ini praktik yang baik/buruk/sehat/sakit/biasa aja?
- Felix Dass (via X & Threads)
***
Seperti biasa, Felix Dass membuka sebuah diskursus menarik: Bagaimana jika media musik membuka rate card untuk promosi press release?
Well, akun ini sudah melakukannya sejak tahun 2021. Faktanya, kami memberlakukan pemberitaan (hard news) sebagai paid promote. Prosesnya: rilisan pers ditulis ulang dan, kalau dirasa menarik, penulis berhak memberikan elemen storytelling di dalamnya. Tapi yang jelas: tidak ada opini sama sekali.
Oh, dan setiap unggahan ini selalu kami beri tagar #Ads. Hal ini agar khalayak tahu bahwa konten tersebut bersifat promosi, alih-alih kurasi.
Hal ini kami lakukan selama kurun waktu tertentu. Pada satu titik kami sadar: “Apa urgensi mereka membayar kami untuk dimuat?” Kecuali kami media mapan dengan puluhan atau ratusan ribu pengikut, strategi ini jelas bersifat jangka pendek. Sialnya, kami bukan media macam itu.
Seperti dugaan, skema tadi hanya bertahan di Terpapar! Musik selama kurang lebih dua tahun. Kami, khususnya saya pun sedang mengamati satu-dua akun dengan followers bejibun yang melakukan praktek serupa. Tapi yang lebih penting, adalah pertanyaan lanjutannya:
Apa lagi yang bisa dilakukan?
***
Saya percaya, pembiayaan mandiri adalah kunci finansial media musik. Mandiri di sini berarti dari para pembacanya sendiri. Usaha-usaha ini masih kami lakukan via Saweria. Ada juga platform lain macam Patreon, Fiverr, dan KaryaKarsa.
Tapi apa lagi yang bisa kami tawarkan kepada pembaca? Tanpa bermaksud melihat mereka sebagai komoditas, tapi bukankah setiap kita adalah makhluk ekonomi? Sepenting apa nyumbang atau subscribe media musik? Utamanya micro-niche macam kami.
Kami pun kepikiran: mungkin tidak ya menjual reviu?
Eits, jangan salah sangka dulu. Menjual reviu bukan berarti otomatis karyanya diulas dengan bagus. Tidak. Ini hanyalah tiket terusan untuk didengar lebih cepat di antara bejibun surel yang menumpuk di kotak masuk kami. Uang yang masuk adalah imbalan atas waktu kurasi, bukan jaminan puja-puji.
Di Indonesia, kawan kami Ghulam Taufil (@bangghulam) melakukan hal ini lewat program “Jalur Langit”-nya. Meski berbayar, ulasan-ulasannya tetap cadas, sesekali pedas, tanpa tedeng aling-aling. Lagi-lagi, musisi membeli waktu, tenaga, dan akses cepat, bukan puja-puji instan.
Di luar negeri, praktik ini sudah jamak dilakukan dan difasilitasi oleh platform seperti Musosoup. Mereka mempertemukan musisi, label, dan publisis dengan para reviewer musik. Ulasan yang ditawarkan berbayar—dan musisi/label berhak menolaknya.
Logikanya sederhana: mengulas karya membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran. Maka, proses itu layak dihargai secara ekonomi.
Apakah kami tetap melakukan reviu rutin (seperti #TerpaparKabar di Terpapar! Musik)? Tentu saja. Itulah bread-and-butter dari akun musik ini. Tidak bisa diganggu gugat. Masalahnya, kelewat banyak karya yang masuk dan seteliti-telitinya redaksi kami, tentu tak cukup mengetahui semua musik yang masuk.
Kami ada di titik melihat “siapa” yang mengirim ketimbang “apa” yang dikirim. Jika kiriman itu datang dari kawan sendiri atau publisis yang kami kenal, maka hampir pasti kami membukanya.
Ini tak ideal dan kami jelas tak sendiri.
Terpapar! Musik sendiri kepikiran menerapkan reviu berbayar semacam itu. Soal bagaimana implementasi dan limitasinya, masih kami godok. Termasuk pertanyaan praktis: sepenting apa ulasan media musik hari ini? Entah itu sebagai badge of honor atau input kepada karya masing-masing musisi. Kita bahkan belum bicara bagaimana beberapa musisi masih cenderung alergi terhadap kritik.
Satu yang pasti: kemandirian ekonomi adalah hal yang ingin kami kejar. Masalah perut ini sudah lama jadi teka-teki para pelakunya—termasuk kami sendiri. Berbagai siasat sudah pernah kami lakukan: dari jualan merch sampai bikin event. Jelas bukan itu yang ideal.
Di saat yang sama, kami juga tak ingin mempertaruhkan opini kami. Kami tetap ingin mengulas karya-karya yang kami suka sembari sesekali menulis hal-hal yang menurut kami penting. Bukankah itu pasal satu dari membuat media musik?
Sejak hari pertama, kami percaya bahwa kedaulatan opini dan kemandirian ekonomi adalah dua kunci utama dalam menjalankan media musik. Jika salah satunya kosong, maka ia pasti kalah.
Ekonomi tanpa opini menghasilkan media papan iklan.
Opini tanpa ekonomi menjadikan kita pengulas lapar.
Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Atau yang lebih penting, bagaimana menyadarkan para pelaku bahwasannya penulisan musik adalah kegiatan yang harus dihargai layaknya rekaman, mixing, dan mastering?
Kancah musik kita hidup dengan berbagai modal simbolik. Sialnya, kita belum biasa berbicara mengkonversinya menjadi modal ekonomi.
Ya tho?
***
Ketika dua hal tadi sudah selesai, kita bisa naikkan perdebatannya, “Apakah media musik idealnya mendaftarkan diri ke Dewan Pers?”
Saya yakin kebanyakan media musik belum resmi terdaftar di sana. Jadi, amit-amit, misal ada musisi yang butthurt karena diulas jelek, dia bisa langsung membawa hal ini ke ranah hukum. Menjadi anggota Dewan Pers membuat institusi tersebut bisa menengahi sengketa-sengketa macam itu.
Hal tadi tentu datang dengan berbagai syarat seperti legalitas (PT atau Koperasi), pemimpin redaksi dengan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama, serta banyak lainnya. Ketentuan-ketentuan itu jelas tak mudah untuk penulisan musik yang sejauh ini masih dipandang sebagai sebuah hobi, alih-alih pekerjaan profesional.
Sampai hari ini, berbagai penulisan musik masih berlindung di bawah ketiak media arus utama (yang sudah pasti terdaftar Dewan Pers). Itu pun jarang menjadi sajian utama, melainkan pemanis akhir pekan—atau semata menu hiburan. Ini membuktikan bahwa khalayak umum belum mengamini bahwa musik adalah produk budaya yang layak dibahas secara mendalam.
Inilah kenyataan yang harus kita terima.
Jebakan itu perlu dipikirkan ulang. Apakah masih worth-it bikin media musik? Jika jawabannya iya, dibuktikan dengan kedaulatan opini, disokong pembiayaan yang relatif mandiri, serta legalitas yang mumpuni, maka itu adalah hal monumental. Dengan terdaftar di Dewan Pers, penulisan musik tadi resmi menjelma menjadi: Jurnalisme musik.
Itulah bayangan saya, sejauh ini.
-KMPL-
Tambahan: Media Musik di sini tidak hanya media berbasis teks. Di era sekarang, konten-kontennya sudah merambah ke berbagai medium, terutama short video.
keren